Konsumen Cerdas Sadar Fidusia

Rizka PutraSaat ini marak sekali terjadi kejadian yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan multifinance yang terkesan arogan terhadap nasabahnya. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah perusahaan multifinance yang membiayai konsumennya terhadap pembelian kendaraan bermotor (baik roda 2, roda 4 maupun lebih) dengan alasan konsumennya menunggak cicilan. Hampir seluruh perusahaan multifinance mengambil langkah yang terkesan arogan, yaitu menarik objek yang dijadikan jaminan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector. Dengan cara menarik paksa objek kendaraan yang dianggap perusahaan multifinance menunggak cicilannya.

Mungkin Anda pernah menjadi korban penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector. Namun kini Anda tak perlu khawatir, Anda hanya perlu waspada dan mencari info sebanyak-banyaknya tentang undang-undang perlindungan konsumen. Serta menjadi konsumen cerdas, dengan cara membaca kembali surat kontrak yang dibuat oleh pihak multifinance pada saat awal mula kredit Anda disetujui. Dan dalam kontrak yang Anda pelajari itu apakah pihak multifinance anda mencantumkan fidusia.

Mungkin sedikit asing bagi kita, apa itu fidusia? Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan, bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda (UU Fidusia No 42 Tahun 1999). Lalu yang menarik, bagaimana jika sebuah perusahaan multifinance tidak mencantumkan fidusia pada kontrak Anda? Maka menurut pasal 4 PMK NO 130/PMK 010/2012, perusahaan multifinance yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa: 1. Peringatan, 2. Pembekuan kegiatan usaha, 3. Pencabutan izin usaha.

Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender. Bila ternyata sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan, maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan. Sedangkan apabila pada masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan perusahaan pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan, maka Menteri Keuangan dapat mengenai sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Sanksi pembekuan usaha diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. Demikian juga dengan sanksi pembekuan usaha, bila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan, maka Menteri Keuangan akan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. Dan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud perusahaan pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan menteri keuangan akan mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Mari menjadi konsumen cerdas.

Rizka Putra
Owner Jonny Lets Go Holiday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: