Prof Eko: Komersialisasi Pendidikan Beratkan Masyarakat

Pendidikan dibutuhkan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang bagus demi kemajuan bangsa. Sayangnya, biaya pendidikan masih terlampau tinggi dan sering tak dapat dijangkau kalangan bawah. Ini membuat masyarakat miskin tak mendapatkan peluang bersekolah yang sama dengan kalangan berpunya. Komersialisasi pendidikan ini mendapat kritik tajam dari pengamat pendidikan yang juga mantan Rektor Undip Prof Eko Budihardjo.

Menurut Eko, pendidikan harusnya menjadi primadona untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Dengan alasan tersebut biaya pendidikan harus dijangkau semua kalangan. “Kalau begini kan orang miskin akan tetap miskin, orang kaya semakin kaya. Karena orang miskin tak mampu memperbaiki taraf hidup dengan bersekolah,” kata pria yang gemar berpuisi ini. Dia menganggap hal tersebut tidak adil.

Dia juga menganggap konsep pendidikan gratis yang digembar-gemborkan pemerintah hanya sekedar omong kosong. Menurutnya, jika biaya sekolah digratiskan bagi semua siswa juga tidak benar. “Nanti anak Walikota dan Direktur Bank yang mampu sekolahnya juga gratis. Ini kan tidak benar,” ujarnya. Seharusnya, pendidikan tetap dipungut biaya bagi mereka yang mampu dan digratiskan bagi warga miskin. “Jadi ada subsidi silang. Kalau gratis semua saya tidak setuju,” katanya.

Siapa yang digratiskan juga harus dibatasi. Misalnya akan mendapatkan keringanan biaya bagi yang masuk 5 besar di kelas. “Jadi harus pandai dulu agar dapat keringanan,” ungkapnya. Dia melihat penerapan konsep pendidikan gratis saat ini juga tak benar. Sebab, sekolah melah menghapus kegiatan ekstra kurikuler. Karena tak berani menarik pungutan dari orangtua murid. “Kalau ekskul dihapus, bagaimana dengan anak yang suka menggambar, musik, dan menari,” terangnya.

Menurut dia, agar pendidikan dapat ideal, pemerintah harus melakukan beberapa langkah positif. Yaitu memenuhi janji mengalokasikan dana 20 % dari APBD atau APBN. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk membeli buku, komputer, dan fasilitas pendidikan lainnya. “Jadi anak sudah dibebani biaya macam-macam lagi,” lanjutnya.

Pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan guru. Menurutnya, sistem memang harus selalu diperbaiki. Namun itu tidak akan memberikan hasil bila SDM dikesampingkan. “Kalau gaji guru honorer hanya Rp. 500 ribu, bagaimana dia bisa berdedikasi dan melaksanakan pekerjaannya dengan setulus hati,” katanya.

Dia juga menyambut positif banyaknya lembaga pendidikan bilingual yang menawarkan berbagai fasilitas. “Itu bagus karena pesertanya sedikit, gurunya juga dibayar tinggi jadi lebih maksimal. Apalagi sekarang juga diajarkan bahasa Inggris dan Mandarin. Belajar bahasa memang paling bagus diberikan sejak dini,” paparnya.

Fenomena tersebut menunjukkan masih banyak kalangan yang mampu membayar biaya pendidikan yang mahal. “Kalau ada yang bisa dan mampu membayar mengapa digratiskan untuk semuanya,” tanyanya.

Setelah tak menjabat Rektor Undip dan sempat hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng, kesibukan Eko kini masih banyak. Selain aktif sebagai Ketua Badan Penyantun Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT), dia juga menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang. Pria yang mengaku tak mau lagi bersinggungan dengan dunia politik ini juga sedang menyusun standar kompetensi dosen dengan sejumlah pihak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: